Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi meluncurkan Gerakan 1.000 Anak Putus Sekolah (APS) SMK Berdaya melalui dua program andalan: Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Peluncuran program ini berlangsung pada Senin (30/6/2025) di Jakarta dengan tema “Kembali Berdaya, Kembali Bermakna.”
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Tujuannya adalah memberikan keterampilan praktis dan kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) kepada anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah dari jenjang SMK.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya menjamin hak pendidikan untuk seluruh anak bangsa, termasuk mereka yang putus sekolah. “Yang dituntut saat ini adalah kompetensi, bukan sekadar ijazah,” ujar Mu’ti. Ia juga mengatakan bahwa program ini menjadi peluang bagi APS untuk bersaing di dunia kerja maupun membuka usaha sendiri.
Program ini dijalankan secara intensif selama 1–2 bulan dan ditujukan untuk APS dari SMK. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menyatakan bahwa pelatihan tersebut akan membekali peserta dengan keterampilan vokasional serta sertifikasi kompetensi yang langsung dapat diterapkan setelah pelatihan. Peserta PKW juga akan mendapatkan bantuan modal dan pendampingan untuk memulai bisnis mereka.
Dukungan datang dari berbagai pihak, termasuk Komisi X DPR RI. Wakil ketuanya, Lalu Hadrian Irfani, menyebut program ini sebagai solusi nyata untuk pengangguran usia produktif. Menurutnya, kunci keberhasilan program ada pada link and match antara pelatihan dan kebutuhan industri.
Program ini dilaksanakan di 33 provinsi dengan menggandeng 245 LKP yang berpengalaman. LKP juga bekerja sama dengan UMKM, lembaga permodalan, dan platform digital pemasaran.
Salah satu peserta, Nabila Aditya, adalah mantan siswa SMK yang terpaksa putus sekolah karena masalah ekonomi. Kini, melalui pelatihan tata busana di LKP Dwi Tunggal Subang, ia berharap bisa membuka usaha jahit sendiri. “Ini seperti melanjutkan mimpi saya,” ucap Nabila haru.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, turut mengapresiasi inisiatif ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menekan angka anak putus sekolah. Ia menekankan bahwa pelatihan harus disesuaikan dengan potensi lokal agar berkelanjutan.
Kemendikdasmen berharap, melalui PKK dan PKW, setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat kembali meraih masa depan yang lebih baik dan berdaya saing di dunia kerja maupun dunia usaha.
