Kontestasi politik lokal di Indonesia, terutama pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada), sering menjadi sorotan masyarakat. Dinamika politik ini tidak terlepas dari peran media, baik media mainstream maupun media sosial. Dalam konteks ini, istilah "framing media" muncul sebagai konsep penting untuk memahami bagaimana informasi diproduksi dan disebarkan kepada publik. Framing media tidak hanya mengacu pada cara berita disusun, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana cerita tertentu bisa membentuk persepsi masyarakat terhadap kandidat, isu, dan kebijakan.
Salah satu fenomena yang kian marak dalam kontestasi Pilkada adalah keterlibatan buzzer pilkada. Buzzer ini, yang seringkali merupakan individu atau pihak yang dibayar untuk menyebarluaskan informasi di media sosial, berfungsi untuk membentuk opini publik dengan cara tertentu. Ketika buzzer pilkada berkolaborasi dengan media, mereka dapat menciptakan narasi yang mendukung kandidat tertentu, bahkan ketika informasi yang disajikan tidak sepenuhnya akurat atau bersifat rekayasa. Inilah yang menjadikan framing media dalam konteks ini sangat krusial.
Framing media memiliki kekuatan untuk menyoroti aspek tertentu dari berita dan menempatkan konteks yang bisa mempengaruhi pemahaman masyarakat. Misalnya, sebuah kandidat yang di-framing sebagai "pejuang akar rumput" dapat mendapatkan dukungan lebih besar dibandingkan dengan kandidat yang dianggap "elit". Dalam hal ini, narasi yang dibangun oleh buzzer pilkada bisa membentuk citra positif atau negatif terhadap individu yang bersangkutan.
Selain itu, buzzer pilkada dan framing media memanfaatkan berbagai teknik retoris untuk menarik perhatian publik. Mereka tidak hanya menggunakan teks, tetapi juga gambar, video, dan meme yang mudah dibagikan untuk meningkatkan visibilitas dan dampak pesan mereka. Dalam suasana kompetisi yang ketat, teknik-teknik ini menjadi alat yang efektif untuk menonjolkan keunggulan kandidat pilihan mereka sekaligus mendiskreditkan lawan.
Salah satu contoh nyata adalah bagaimana satu kandidat mungkin diframing sebagai "pahlawan" yang membawa banyak perubahan, sementara kandidat lain dicap sebagai "korup" atau "tidak kompeten". Padahal, isi dari informasi yang disampaikan bisa saja merupakan opini subjektif. Penggunaan buzzer pilkada dalam hubungan ini menciptakan disonansi, di mana fakta dan opini bercampur aduk, sulit untuk dipisahkan oleh masyarakat.
Penggunaan framing media dalam konteks ini juga dapat memengaruhi perilaku pemilih. Masyarakat yang terpapar secara terus-menerus dengan framing positif terhadap satu kandidat cenderung merasa lebih terhubung dan akhirnya memilih kandidat tersebut di bilik suara. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh media, terutama melalui buzzer pilkada, sangat besar dalam menentukan hasil pemilihan.
Disisi lain, efek dari framing media tidak hanya terbatas pada pemilihan individu, tetapi juga dapat berdampak pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah di masa mendatang. Kebijakan publik sering kali diwarnai oleh opini yang terbentuk selama proses kampanye. Ketika publik memiliki persepsi positif terhadap satu kandidat, mereka kemungkinan besar akan mendukung kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh kandidat tersebut setelah terpilih.
Dalam konteks Pilkada, fenomena buzzer pilkada dan framing media menggarisbawahi pentingnya literasi media di kalangan publik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana informasi dapat diproduksi dan dipengaruhi, masyarakat bisa lebih kritis dalam menerima informasi. Ini akan membantu mereka untuk tidak terjebak dalam permainan framing yang bisa menjurus pada disinformasi dan dampak negatif terhadap demokrasi lokal.
