Saat batas masa jabatan seorang pejabat pemerintahan semakin dekat, kita seringkali menyaksikan pemandangan yang menarik. Bukan sekadar rutinitas pemerintahan biasa, melainkan sebuah pertunjukan yang mengundang tanya, seperti mencari-cari apa yang tersembunyi di balik tirai. Di sinilah kita menyaksikan presiden dan pejabat negara terlihat sibuk, seperti ada sesuatu yang besar yang tersembunyi di balik batu. Mereka mencoba mengatur dan mempromosikan calon presiden baru yang mereka harapkan akan mengikuti jejak mereka dalam pemerintahan. Namun, perlu dicatat bahwa tindakan ini tidak selalu transparan dan jujur.
Menutupi Kejahatan
Tidak jarang pejabat negara mencari pengganti mereka sebagai upaya untuk mengubur jejak tindakan kriminal atau korupsi yang mungkin telah mereka lakukan selama masa jabatan. Mereka berharap pemimpin baru ini akan menjadi 'orang mereka' yang dapat membantu menghindari penyelidikan lebih lanjut.
Mengatur Pejabat Selanjutnya
Terdapat kasus di mana pejabat yang masih berkuasa berusaha mengatur pemilihan pemimpin berikutnya agar mendukung calon yang dapat mereka kendalikan. Dengan cara ini, mereka dapat terus memengaruhi kebijakan dan keputusan politik tanpa harus secara resmi memegang jabatan.
Mempertahankan Kekuasaan
Kehilangan kekuasaan adalah hal yang ditakuti oleh beberapa pejabat negara setelah masa jabatan mereka berakhir. Mencari pemimpin selanjutnya yang dapat mereka kendalikan adalah cara mereka untuk mempertahankan pengaruh mereka di pemerintahan.
Perlindungan Bisnis dan Kroni-Kroni
Pejabat yang memiliki bisnis atau koneksi dengan kelompok ekonomi tertentu mungkin ingin memastikan bahwa pemimpin selanjutnya tidak akan mengancam bisnis mereka atau mengekspos praktik korupsi. Oleh karena itu, presiden dan pejabat negara mencari calon yang akan melindungi kepentingan mereka.
Keluarga dalam Dunia Politik
Ada juga situasi di mana pejabat mencoba membawa anggota keluarganya ke dalam dunia politik dengan mendukung mereka menjadi pemimpin berikutnya. Hal ini dapat memastikan bahwa kekuasaan dan pengaruh keluarga tersebut tetap terjaga.
Sebagai contoh, saat ini kita melihat bagaimana Presiden Jokowi terlibat dalam urusan pemilihan presiden berikutnya. Namun, ini mengundang pertanyaan tentang apakah maksudnya lebih terkait dengan kepentingan pribadi daripada kepentingan demokrasi dan rakyat Indonesia.
Ada kekhawatiran bahwa tindakan ini terkait dengan proyek Ibu Kota Baru (IKN) yang melibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) China. Dengan menyewakan tanah seluas 34.000 hektar kepada warga negara China selama 190 tahun, rakyat Indonesia harus membayar sewa kepada negara China untuk proyek IKN. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait pengajaran bahasa Mandarin di sekolah-sekolah Indonesia, yang dapat mengakibatkan dampak sosial dan budaya yang signifikan.
Situasi ini juga memunculkan pertanyaan serius tentang nasionalisme Presiden Jokowi dan dampaknya bagi Indonesia. Apakah rakyat Indonesia akan terpinggirkan seperti yang dialami oleh suku Aborigin di Australia jika proyek ini terus berlanjut?
Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk selalu berhati-hati terhadap praktik-praktik yang mungkin tersembunyi di balik pencarian pemimpin selanjutnya. Transparansi, integritas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dan pemimpin yang dipilih benar-benar melayani kepentingan rakyat, bukan golongan tertentu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini, kita dapat lebih kritis dalam menilai tindakan pejabat negara dalam mencari pemimpin selanjutnya.
